:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/thumbnails/2869427/original/071832000_1564622108-operasi-tangkap-tangan-kpk-di-jakarta-siapa-yang-terjaring-15d627.jpg)
Liputan6.com, Jakarta Komisi Pemberantasan Korupsi lakukan operasi tangkap tangan Rabu (31/7) malam di Jakata. Sejumlah orang ditangkap dan dibawa ke gedung KPK, siapa saja?
Wednesday, July 31, 2019
VIDEO: Operasi Tangkap Tangan KPK di Jakarta, Siapa yang Terjaring?
Penahanan 3 Tersangka Kasus Bau Ikan Asin Diperpanjang
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/2851434/original/024890600_1562908676-IMG-20190712-WA0003.jpg)
Liputan6.com, Jakarta - Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Metro Jaya memperpanjang masa penahanan tiga tersangka kasus bau ikan asin yakni Galih Ginanjar, Rey Utami dan Pablo Benua. Masa penahanan diperpanjang 40 hari ke depan sejak hari ini.
"Iya benar masa penahanan Galih, Rey dan Pablo kita perpanjang hingga 40 hari ke depan. Sejak 1 Agustus," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Raden Prabowo Argo Yuwono di Jakarta, Kamis (1/7/2019).
Dalam perpanjangan masa penahanan ini, Argo menegaskan kalau hal tersebut adalah hak dari penyidik. "Alasannya subjektifitas penyidik ya," tegas Argo.
Untuk diketahui sebelumnya, polisi telah menetapkan tiga orang tersangka yakni Galih Ginanjar dan dua orang YouTuber Rey Utami dan Pablo Benua atas kasus bau ikan asin.
Kasus ini bermula dari laporan Fairuz A Rafiq terhadap ketiganya karena dugaan pencemaran nama baik. Mantan suami Fairuz, Galih Ginanjar, menyebut Fairuz bau ikan asin. Hal itu diungkapkan Galih saat diwawancarai dalam akun YouTube milik Rey Utami dan Pablo Benua.
Kini, tiga tersangka kasus bau ikan asin ditahan penyidik Polda Metro Jaya sejak Jumat, 12 Juli 2019. Ketiganya diamankan di tempat yang berbeda-beda.
2 dari 3 halaman
Peran Ketiganya
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Raden Prabowo Argo Yuwono mengatakan, dalam pemeriksaan mereka mengakui soal ikan asin tersebut. Bahkan, mereka membagi perannya masing-masing dalam video yang mempermalukan Fairuz tentang bau ikan asin.
"Pablo Benua berperan sebagai pemilik akun Youtube dengan nama Official Rey Utami dan Benua Channel. Rey Utami berperan sebagai pemilik akun email untuk membuat akun Youtube tersebut. (Pablo dan Rey) Bersama Galih membuat suatu wawancara, direkam, diedit, dan secara sadar diupload (diunggah) ke channel Youtube Rey Utami dan Benua Channel. Durasi videonya 32 menit 6 detik," beber Argo.
Untuk Galih Ginanjar, kata Argo, berperan sebagai seseorang yang menyampaikan pernyataan yang melanggar unsur asusila dan mencemarkan nama baik mantan istrinya itu.
"Dia (Galih) melakukan wawancara dan sadar menyampaikan pelanggaran unsur keasusilaan dan pencemaran nama baik," kata Argo.
Saat ini, ketiga tersangka kasus bau ikan asin ini masih dalam pemeriksaan penyidik. Selain kasus ini, penyidik juga dalami kasus-kasus yang lainnya.
"Saat ini, kita masih mendalami persoalan ini kembali dan memeriksa ketiga tersangka," pungkas Argo.
Reporter: Ronald
Sumber: Merdeka
3 dari 3 halaman
Saksikan video pilihan berikut ini:
Polisi tetapkan artis Galih Ginanjar serta youtuber Pablo Benua dan Rey Utami jadi tersangka kasus video ‘ikan asin’.
Top3: Posisi Berkendara yang Benar dan Penyesuaian PPnBM
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/2860595/original/087769800_1563803646-test_ride_adv.jpg)
Liputan6.com, Jakarta Mengendarai motor dengan posisi tubuh yang benar akan membuat nyaman. Namun lebih dari itu, sisi keselamatan juga akan lebih terjaga. Dan berikut ringkasan berita populer lainnya:
1. Catat, Ini Postur Tubuh yang Benar Saat Berkendara
Menjadi salah satu hal penting saat mengendarai sepeda motor, postur badan harus selalu diperhatikan karena berkaitan dengan pengereman, manuver, dan berbelok. Postur berkendara juga berfungsi untuk menjaga keseimbangan dan kenyamanan pengendara.
Apabila salah, postur berkendara bisa menimbulkan risiko kecelakaan yang lebih besar. Menurut Instruktur Safety Riding PT Indako Trading, Eka Yolahati ada 7 riding posture yang harus diperhatikan. Yakni mata, pundak, siku, tangan, pinggul, lutut, dan kaki. Selengkapnya baca di sini.
2. Penyesuaian PPnBM Bikin Pabrikan Mobil Sedan Tersenyum
Rancangan Peraturan Presiden (Perpres) dan Peraturan pemerintah (PP) terkait pengembangan kendaraan listrik di Indonesia tak kunjung ditandatangani Presiden Joko Widodo. Padahal, di dalam payung hukum tersebut, tidak hanya mendukung keberadaan mobil ramah lingkungan saja, tapi mobil jenis lain yang bisa berkembang di pasar dalam negeri dan berpotensi menjadi komoditi ekspor yang menguntungkan.
Dijelaskan Menteri keuangan, Sri Mulyani, dalam paket kebijakan mobil listrik ini, terdapat salah satu insentifnya yaitu penyesuaian pajak barang mewah. Sebelumnya, ketika konsumen membeli mobil akan terkena Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM). Selengkapnya baca di sini.
2 dari 3 halaman
3. Bos Mandiri Utama Finance Penasaran dengan Peugeot 5008
Memberi warna pada industri otomotif Tanah Air, Pendiri Adira Finance yang saat ini menjabat sebagai CEO Mandiri Utama Finance, Stanley Setia Admadja membeberkan pengalamannya dengan mobil pertama.
"Mobil pertama saya itu Peugeot 505. Mendapat dana pinjaman kendaraan, saat yang lain membeli merek favorit saat itu saya memilih Peugeot karena memang kenyamanan menjadi pertimbangan penting,” kata Stanley. Selengkapnya baca di sini.
3 dari 3 halaman
Simak Video Pilihan Berikut Ini:
Test ride Honda ADV 150.
Moyo: Old Mutual broke the law for not allowing me to work - EWN
from Top stories - Google News https://ift.tt/2YvzpNv
via IFTTT
UK PM Johnson tells Ireland: We leave EU on Oct. 31 "no... - Daily Maverick
“The prime minister made clear that the UK will be leaving the EU on October 31, no matter what,” said a statement from Johnson’s office about a phone call between the two.
“The prime minister made clear that the government will approach any negotiations which take place with determination and energy and in a spirit of friendship, and that his clear preference is to leave the EU with a deal, but it must be one that abolishes the backstop.” (Reporting by William James; editing by Guy Faulconbridge)
In other news...
July 18 marks Nelson Mandela day. All over the country, South African citizens devote 67 minutes to charitable causes in memory of Madiba. It's a great initiative and one of those few occasions in South Africa where we come together as a nation in pursuit of a common cause. An annual 67 minutes isn't going to cut it though.
In the words of Madiba: "A critical, independent and investigative free press is the lifeblood of any democracy."
Every day Daily Maverick investigates and exposes the deep rot of state capture and corruption but we need your help. Without our readers' support we simply won't survive. We created Maverick Insider as a membership platform where our readers can become part of our community while ensuring that we can keep doing the investigations that we do and, crucially, that our articles remain free to everyone that reads them. Sign up to Maverick Insider this Mandela Month and make that meaningful contribution last longer than 67 minutes.For whatever amount you choose, you can support Daily Maverick and it only takes a minute.
from Top stories - Google News https://ift.tt/2K86wmQ
via IFTTT
India's 'coffee king' has gone missing and pressure from partners, lenders, and the taxman might be to blame - Business Insider South Africa
V.G. Siddhartha (Photo by Priyanka Parashar/Mint via Getty Images)
- The founder of India's largest coffee chain has gone missing and mounting pressure from partners, lenders, and the taxman could be to blame.
- V.G. Siddhartha, who launched Coffee Day in 1996, was last seen on Monday night, when he told his driver he was going for a walk but didn't return.
- Coffee Day's board released a letter apparently penned by Siddhartha, in which he said mounting debts had caused a "serious liquidity crunch." Some have questioned the authenticity of the letter.
The founder of India's largest coffee chain has gone missing. Mounting pressure from lenders, tax officials, and a private-equity partner could be to blame.
V.G. Siddhartha, who launched Coffee Day in Bangalore in 1996, was last seen on Monday night, according to the Financial Times. The businessman exited his car near a bridge across the Netravathi River in southwestern India, told his driver he was going for a walk, but didn't return. The Indian Coast Guard continue to search the area.
Coffee Day boasts more than 1,700 outlets across India - 10 times the number of Starbucks nationwide, according to Bloomberg. However, it generated just $6 million in pre-tax profits last financial year. Its shares plunged 20% after news broke of Siddhartha's disappearance, wiping $120 million from its market capitalisation.
The company released a letter from its founder, although some reports have questioned its authenticity. In it, Siddhartha said pressure from tax authorities and lenders had caused a "serious liquidity crunch," and a private-equity partner was forcing him to buy back shares. He also apologised for disappointing "all the people who put their trust in me" and said he was "succumbing to the situation."
"I have failed to create the right profitable business model despite my best efforts," he wrote. "I gave it my all but today I gave up as I could not take any more pressure."
Siddhartha, his wife, and companies tied to them controlled about 53% of Coffee Day's equity, the FT said. A division of private-equity titan KKR owns 6% of the company, while Infosys co-founder Nandan Nilekani holds 2.7%.
About 41% of Coffee Day's equity has been pledged as collateral to various lenders, the FT said. The company's debt surged 29% to 65.5 billion rupees ($950 million) in the year to March, Bloomberg said.
Indian tax authorities raided Siddhartha's home, offices, and various business premises in September 2017. They claimed to have found evidence of illegal income, which Siddhartha denied. They also tried to prevent him from selling his 21% stake in software-services firm Mindtree earlier this year, which netted him an estimated $473 million, the FT said.
Siddhartha was seeking to sell a stake in Coffee Day to Coca-Cola - which acquired UK coffee chain Costa Coffee last year - at a $1.45 billion valuation, the Economic Times reported last month.
Receive a single WhatsApp every morning with all our latest news: click here.
Also from Business Insider South Africa:
from Top stories - Google News https://ift.tt/2YywOT5
via IFTTT
At least 40 buses 'stolen' to blockade streets in Tshwane wage strike - SowetanLIVE Sunday World
Striking municipal workers allegedly took "at least" 40 buses without permission to blockade roads during the wage strike that caused traffic chaos in Tshwane.
"At least 40 buses were returned to the municipal bus depot east of the city just before midnight. This came after the buses were removed from the depot by drivers and used to blockade streets, which caused turmoil when traffic came to a standstill," the city said on Wednesday.
"The city of Tshwane has, as of [Tuesday] recovered municipal buses that were taken by drivers without authorisation on Monday."
Pay negotiations between the city and SA Municipal Workers' Union (Samwu) entered a third day at the national bargaining council as Samwu demanded an 18% pay hike, on a par with what some senior city managers reportedly received.
Tshwane roads and transport MMC Sheila Senkubuge said on Wednesday the buses were "state property that was never supposed to have been removed from the depot without permission".
"We have since registered a case with the police because the buses were taken without authorisation."
Senkubuge added: "We have to condemn in the strongest terms possible the chaos that erupted in the capital over the past two days in the name of protest. Law-enforcement authorities are pursuing the matter with a view to bringing the perpetrators of this unrest to book."
Bus operations remain suspended.
from Top stories - Google News https://ift.tt/2K8SUYr
via IFTTT
2 Orang Tewas Saat Bom Meledak di Kediaman Dubes Filipina 19 Tahun Lalu
Liputan6.com, Jakarta Hari ini, tepat 19 tahun yang lalu, Selasa 1 Agustus 2000, sebuah bom meledak di depan kediaman Duta Besar (Dubes) Filipina di kawasan Menteng, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat. Bom diketahui berasal dari sebuah mobil yang diparkir di depan rumah itu.
Ledakan yang terjadi pada saat jam makan siang itu mengakibatkan dua orang tewas, yaitu seorang wanita pedagang dan penjaga kediaman Dubes Filipina tersebut. Tercatat pula 1 orang lainnya terluka, termasuk Duta Besar Leonides T Caday .
Dikarenakan lokasinya berdekatan dengan gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan rumah Dubes Bulgaria, bom tersebut juga mengakibatkan rusaknya kedua bangunan tersebut serta puluhan kendaraan yang tengah parkir serta melintas di kawasan yang umumnya kantor pemerintah dan rumah diplomat asing.
Menurut keterangan penyidik Polda Metro Jaya, bom yang meledak memiliki daya ledak tinggi serta sulit dideteksi dengan alat pendeteksi bom dan metal detektor, kecuali menggunakan kertas pendeteksi bom.
Sejumlah nama kemudian terseret sebagai pelaku, antara Iwan Setiawan alias Husein, Nuryadin, Irwan bin Ilyas, serta Kopda Ibrahim Hasan. Belakangan, Abdul Jabar bin Ahmad Kandai menyerahkan diri ke Mapolda Nusa Tenggara Barat dengan diantar seorang anggota keluarganya pada tahun 2002.
Dari keterangan Abdul didapatkan informasi bahwa dirinya tidak sendiri, melainkan adanya keterlibatan dua pelaku lainnya dalam pengeboman, yakni Faturrahman Al-Ghozi alias Saad dan Edi Setiono alias Usman.
Pada persidangan yang digelar di Pengadilan Negeri Jakpus, Senin 7 Juli 2003, diisi dengan mendengarkan kesaksian dua korban luka-luka, yakni sopir Dubes Bulgaria dan petugas kebersihan.
Saksi pertama yaitu sopir Dubes Bulgaria bernama Dwi Warno menyatakan dirinya mendengar ledakan saat mobil Dubes Filipina masuk ke kediamannya. Akibat ledakan itu, Dwi Warno terpental hingga 15 meter dan mengalami luka serta patah kaki. Untuk meyakinkan kesaksiannya, Dwi sempat menunjukkan bekas luka pada penasihat hukum terdakwa.
Sementara saksi lainnya, Titin Supriatian menyatakan, dirinya melihat tiga orang yang memarkir mobil Suzuki Carry warna merah di lokasi kejadian. Bahkan, seorang di antara pelaku sempat menitipkan kendaraan ketika ia tengah menyapu di depan lokasi kejadian. Kendati begitu, wanita yang mengalami luka di bagian kaki ini mengaku tak mengingat apakah Abdul Jabar termasuk di antara ketiga orang itu.
Motif Balas Dendam
Kemudian persidangan kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin, 8 September 2003, Abdul mengakui keterlibatannya dalam pengeboman Kedubes Filipina.
Keterlibatannya diakui berawal dari Usman yang memintanya untuk mencari tahu lokasi Kedubes Filipina dan sebuah rumah kontrakan yang akhirnya didapat di Jalan Anggrek Raya Duren Sawit Jakarta Timur. Di rumah kontrakan itulah ia diperkenalkan dengan Al Ghozi yang kala itu menyebut dirinya sebagai Saad.
Baru beberapa waktu kemudian, Saad menjelaskan bahwa dirinya merupakan anggota Fron Pembebasan Islam Moro (MILF) utusan Syekh Slamet Hasyim. Saad juga memperlihatkan kliping surat kabar berisi berita tentang pembakaran Kamp Abu Bakar di Mindanao, Filipina Selatan kepada Abdul.
Saad juga menjelaskan kepada Abdul bahwa dirinya mendapat tugas memburu Dubes Filipina di Jakarta sebagai aksi balas dendam. Terdakwa mengaku ia sempat mengangkut bahan-bahan peledak yang disimpan di tiga karung dan memasukkan ke dalam mobil Suzuki Carry warna merah. Pada waktu itu terdakwa mengaku tak tahu isi karung itu.
Mereka kemudian menuju lokasi rumah Dubes Filipina secara terpisah. Usman membawa mobil Carry merah yang berisi bahan peledak, sedangkan terdakwa dan Saad mengendarai motor. Terdakwa mengaku tidak melilhat saat mobil itu diparkir di depan rumah Dubes Filipina.
Ia saat itu mengikuti Saad yang membuntuti mobil Dubes Filipina yang baru keluar dari kantornya, Kedutaan Besar Filipina, sekitar 200 meter dari lokasi kejadian.
Saat mobil Dubes mendekat, Saad memencet remote control berbentuk Handy Talky untuk meledakkan bom. Menurut pengakukan terdakwa usai peledakan itu dirinya menerima uang dari Usman Rp 800 ribu dan Rp 500 ribu dari Hambali.
Setelah diusut, Hambali yang dimaksud oleh Abdul adalah sosok yang selama ini disebut tokoh teroris Asia Tenggara.
Para terdakwa kasus ini kemudian divonis bersalah dengan hukuman penjara yang bervariasi. Iwan Setiawan alias Husein divonis 15 tahun penjara, Nuryadin divonis 20 tahun penjara, Irwan bin Ilyas dan Kopda Ibrahim Hasan divonis seumur hidup. Terakhir, Abdul Jabar bin Ahmad Kandai dijatuhi hukuman 30 tahun penjara.
Reporter: Nabila Bilqis
Lanjutkan Membaca ↓
VIDEO: Publik Figur dan Narkoba, Apa Hubungannya?
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/thumbnails/2869001/original/013496000_1564564932-publik-figur-dan-narkoba-0e2964.jpg)
Liputan6.com, Jakarta Sejumlah nama publik figur tertangkap menggunakan narkoba. Sebenarnya apa sih alasan para publik figur menggunakan narkoba?
Nissan X-Trail Hybrid Jadi Model Pertama yang Disuntik Mati
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/1770472/original/039285100_1510719642-WhatsApp_Image_2017-11-15_at_11.04.14_AM.jpeg)
Liputan6.com, Jakarta - Penjualan Nissan secara global saat ini sedang terpuruk. Salah satu langkah yang dilakukan oleh Nissan adalah merumahkan setidaknya 12.500 karyawan yang tersebar di seluruh dunia.
Selain itu, pabrikan asal Jepang tersebut juga sempat menyatakan bahwa mereka berencana untuk menyuntik mati beberapa mobil. Korban pertamanya di Amerika Serikat ialah Nissan X-Trail Hybrid.
Dikenal dengan nama Nissan Rogue Hybrid di Amerika Serikat, varian ini tak lagi muncul di Nissan X-Trail terbaru. Ya, penyebab disuntik matinya mobil ini tentu adalah penjualannya yang buruk.
Mengutip dari Thenewswheel.com, buruknya penjualan Nissan Rogue Hybrid disebabkan selisih konsumsi bahan bakarnya yang tak terlalu jauh dengan mesin Nissan X-Trail konvensional, hanya 2,13 km/liter.
2 dari 3 halaman
Dijual di Indonesia
Nissan X-Trail Hybrid sebenarnya juga pernah beredar di Indonesia sejak dirilis dalam gelaran GIIAS 2015. Hanya saja, mobil ini sekarang tak lagi termuat di situs resmi PT Nissan Motor indonesia (NMI).
Besar kemungkinan mobil ini juga tak lagi dijual di Indonesia. Berdasarkan data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), tak ada distribusi Nissan X-Trail Hybrid sepanjang 2019 ini.
Sumber: Otosia.com
3 dari 3 halaman
Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:
BMW X5 Hybrid vs Nissan X-Trail Hybrid
Tuesday, July 30, 2019
$5,000 payment to Mkhwebane flagged by HSBC bank: report - SowetanLIVE Sunday World
Public protector Busisiwe Mkhwebane was flagged by HSCB international bank as having financial links to the Guptas, according to a report.
An investigation carried out by Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) found that Mkhwebane received a payment of over US$5,000, which was paid into her FNB account in June 2014.
FNB declined to comment, citing client confidentiality, OCCRP said.
The payment to Mkhwebane, OCCRP reported, was made a day before she left China, where she was an official at the SA embassy.
The report notes that there was "no indication of wrongdoing" on Mkhwebane's part.
"The money was sent from an account at HSBC’s subsidiary in Hong Kong," OCCRP reported.
from Top stories - Google News https://ift.tt/2OxbQ7e
via IFTTT
Old Mutual to appeal Moyo's reinstatement, interim CEO to remain in place - Fin24
Old Mutual will immediately appeal the High Court ruling on Tuesday which re-instated Peter Moyo as CEO, a company spokesperson confirmed to Fin24.
This after Moyo won his bid against his former employer to be temporarily reinstated and his dismissal was declared unlawful.
“The filing of the appeal will suspend the operation of the court order. Mr Moyo has been informed that he is not required or permitted to resume his duties, pending the outcome of the appeal proceedings,” the firm said in a statement on Tuesday evening.
Old Mutual said that while it respects the courts, Moyo’s urgent application was “ill-conceived, contained a number of false allegations, and should have been dismissed.” The company said it was optimistic in its appeal and another court will come to a different conclusion.
Business as Usual
“Until then, the business continues as usual under the stewardship of the highly experienced Iain Williamson as interim CEO, supported by a competent and focused leadership team,” Old Mutual’s statement read. Old Mutual maintains it followed the correct procedures in dismissing Moyo and gave him valid notice under his contract.
He was suspended in May and axed in June, citing a conflict of interest relating to the arrears in payments to Old Mutual by a company he co-founded, NMT Capital.
The Gauteng High Court in Johannesburg found that Moyo should return to his position with immediate effect. Moyo's permanent reinstatement is pending Part B of his application which will be heard at a later stage.
Part B, intended to be set in motion within 60 days of the outcome of today's ruling will see him lodge a damages claim for reputational harm.
Old Mutual has been interdicted from appointing anyone to replace Moyo and was ordered to pay Moyo's legal costs.
The company has maintained throughout that it followed sound governance principles when it took this step, and that it gave valid notice under Moyo’s employment contract. Moyo said after the court ruling he would report for duty on Wednesday morning. He was not available for comment immediately after Old Mutual’ s announcement of the appeal.
Showdown Looms
Meanwhile Moyo's lawyer Erica Mabuza confirmed to Fin24 that Moyo would still head to work on Wednesday.
"There's nothing that stops him from going to work, there is no appeal, a notice of appeal doesn't suspend the order," Mabuza told Fin24.
from Top stories - Google News https://ift.tt/2OxbP3a
via IFTTT
UPDATE: Tshwane 'interdicts' striking workers - Rekord East
The Tshwane metro says it has interdicted the SA municipal workers’ union (Samwu) from continuing the “illegal” protest action in the Pretoria CBD.
The metro said the interdict was obtained on Monday, the third consecutive day of protest by its “angry workers” who had vowed to intensify the strike if their pay was not increased by 18 percent and outsourcing stopped.
ALSO READ: UPDATE: ‘Illegal’ Tshwane bus strike enters second day
The metro said the interdict restrained “the union from the illegal strike including marching and intimidation”.
“All officials must report back to work and terminate any illegal strike actions,” said the metro adding that the strike was not protected and participating staff were acting outside of the law.”
However, Samwu was adamant it did not want “stories” from the metro, and would continue to protest on Tuesday.
The protesters have demand 18 percent salary increase as allegedly received by senior managers in 2017.
This strike is crazy, lawlessness all over, City property being used against City. #Pretoria CBD https://t.co/mRGnQldLBe
— Bafana Bafana waya waya. (@marethelong) July 30, 2019
Mayor Stevens Mokgalapa has condemned “the intensifying illegal protest”.
“This is an unlawful activity, which should be condemned in the strongest terms. The current disruption has brought the city’s services to an abrupt halt,” said Mokgalapa.
He said Samwu was being “opportunistic” and undermined the city’s stability.
“It is concerning that flagrant violation of law and order has overshadowed sincere efforts by the metro to resolve the impasse over the demand for an 18 percent increase,” said Mokgalapa.
ALSO READ: UPDATE: Traffic CBD cleared as protesters await late meeting
Samwu regional secretary Mpho Tladinyane addressing the angry crowd said: “If senior managers and divisional heads could get paid a particular amount of money (increases), as permanent employees, we are also entitled to that amount of money.
“The only thing we expect the mayor to tell us is when workers will get their money. Any other thing, we are not going to allow or accept as workers in this city,” Tladinyane said.
He alleged the annual salary of one senior Tshwane official had risen to R1.9-million from R1.1-million since the increase.
“Some were paid R400 000, others were paid R300 000, these are the people who earn a lot of money.”
Last Friday, the local labour forum, independent municipal and allied trade union (Imatu) and Samwu met to resolve the matters but Mokgalapa said instead “employees resorted to thuggery and disorderliness”.
The industrial action is legal, Yes.
But taking the municipal assets without authorization and parking it across intersections, was NOT approved! I really hope those drivers who took thoses vehicles eithout approval get [email protected]
⚔#PretoriaCBD https://t.co/esJTRPsdY4— Lady S. (@Baroness57) July 30, 2019
#Lovely, the intersections that have been closed by #Police are adding to the delays in the CBD. This is what I call 'solidarity in action'. Clearly this is the industrial action that Police & everyone who needs to be in the #PretoriaCBD is now supporting, sithanda singathandi😏 pic.twitter.com/GIDykjdPu2
— Thozama uMaMbili🇿🇦 (@uMaMbili) July 30, 2019
Court order by city.
Court order by city.
Protesters used buses to block CBD streets in the fight for salary increases. Photo: Twitter
Do you have more information about the story? Please send us an email to [email protected] or phone us on 083 625 4114.
For free breaking and community news, visit Rekord’s websites:
For more news and interesting articles, like Rekord on Facebook, follow us on Twitter or Instagram
from Top stories - Google News https://ift.tt/2YcM7FD
via IFTTT
Jemaah Haji Asal Sumatera Utara Diperkirakan Kembali Ke Tanah Suci Bulan Depan
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/2864295/original/032027300_1564120069-Jemaah_Haji_Palembang_1.jpg)
Liputan6.com, Jakarta Jemaah haji asal Sumatera Selatan tahun 2019 sudah seluruhnya berada di Makkah.
Dilansir dari Antara, bahwa pemulangan jamaah haji Sumatera Selatan nantinya telah diperkirakan pada pertengahan bulan depan karena puncak ibadah haji pada 11 Agustus mendatang. Hal tersebut terkait adanya rangkaian ibadah lagi yang harus dikerjakan setelah wukuf di Arafah, sehingga setelah itu jamaah sudah dapat pulang ke tanah air, kata Humas PPIH Embarkasi Palembang Saefudin Latief di Palembang, Selasa.
"Sementara masa pemulangan jemaah haji haji sendiri diperkirakan akan selesai awal September mendatang," ungkap Saefudin.
Menurut Saefudin, memang bedasarkan pemulangan jemaah haji mulai dari 17 Agustus hingga 4 September mendatang.
Masa pemulangan jemaah haji Embarkasi Palembang berlangsung mulai 17 Agustus hingga 4 September. Kloter pertama dijadwalkan tiba di Bandara SMB II Palembang pada 17 Agustus 2019, pukul 22.55 WIB. Sementara kloter terakhir diperkirakan tiba pada 4 September pukul 21.45 WIB.
"Itu baru perkiraan namun mengenai kepastiannya masih menunggu petunjuk panitia dari Arab Saudi," ujarnya.
Pihaknya memang terus berkoordinasi dengan panitia di Arab Saudi terutama untuk memantau perkembangan jemaah calon haji khususnya Embarkasi Palembang.
Embarkasi Palembang tahun ini mendapat kuota pemberangkatan haji tercatat 8.545 jamaah dengan rincian 7.195 asal Sumsel, 1.255 dari Bangka Belitung, dan 95 petugas kloter.
Namun hingga berakhirnya masa pemberangkatan, hanya 8.509 calon haji yang bisa berangkat dengan rincian 7.166 dari Sumsel, 1.248 dari Babel, dan 95 petugas kloter.
Bedasarkan data berikut terdapat 36 calon haji yang batal berangkat melalui Embarkasi Palembang yang tujuh diantaranya dari Bangka Belitung. Jemaah batal berangkat itu antara lain karena sakit, meninggal dunia dan alasan keluarga lainnya, tambah dia.
Reporter : Nabila Bilqis
VIDEO: Nunung Berusaha Menghilangkan Barang Bukti
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/thumbnails/2867949/original/084881500_1564479869-190730-enam-plus-polisi-simpulkan-nunung-pengguna-narkoba-aktif-5549ce.jpg)
Liputan6.com, Jakarta Dalam rekonstruksi penangkapan Nunung dan suami di kediamannya yang digelar oleh polisi terungkap bahwa Nunung berusaha merusak dan menghilangkan barang bukti. Selain itu hasil pemeriksaan terungkap Nunung lama menggunakan narkoba.
12 Perempuan Korban Perdagangan Manusia Dibawa ke Surabaya
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/1921134/original/073585600_1519200909-rgzdfchgf.jpg)
Liputan6.com, Jakarta - Polisi menggandeng Dinas Sosial Kabupaten Situbondo, Jawa Timur membawa 12 perempuan asal Bandung, Jawa Barat yang diduga jadi korban perdagangan orang ke Pusat Pelayanan Terpadu Dinas Pemberdayaan Wanita dan Perlindungan Anak Pemprov Jatim di Surabaya, pada Selasa 30 Juli 2019.
"Jadi seluruh korban dugaan perdagangan orang ini kami bawa ke PPT Dinas Pemberdayaan Wanita dan Perlindungan Anak Pemprov Jatim (Selasa-red). Di sana tentu kami menyerahkan konsultasi kesehatan, psikologi dan trauma," ujar Kapolres Situbondo AKBP, Awan Hariono, dilansir Antara, Rabu (31/7/2019).
Ia menuturkan, pihaknya belum bisa memastikan mengenai hasil dari konsultasi kesehatan dan psikologi serta trauma ke-12 perempuan asal Bandung korban dugaan perdagangan manusia itu. Apakah nantinya akan dipulangkan ke keluarga dan ke tempat rehabilitasi lainnya.
Awan menuturkan, perempuan dewasa dan di bawah umur itu merupakan korban perdagangan orang yang diiming-imingi bekerja di suatu tempat oleh pelaku.
"Mereka terjebak utang oleh pelaku dan sehingga mereka harus melaksanakan kegiatan itu (menjadi PSK) untuk melunasi utang mereka kepada pelaku," ujar dia.
2 dari 3 halaman
Selanjutnya
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Situbondo, Lutfi Joko Prihatin menuturkan, ke-12 perempuan itu setelah dibawa ke PPT Dinas Pemberdayaan Wanita dan Perlindungan Anak Pemprov Jatim, akan dikirim ke panti di Kediri, untuk menjalani rehabilitasi.
"Hari ini 12 wanita itu dibawa ke Surabaya dan selanjutnya nanti akan dibawa ke Kediri," tutur Lutfi.
Pada Sabtu, 27 Juli 2019, Satreskrim Polres Situbondo mengungkap dugaan perdagangan orang yang dijadikan PSK di eks lokalisasi Gunung Sampan di Desa Kotakan, Kecamatan Kota Situbondo.
Ke-12 perempuan yang diduga jadi korban perdagangan orang, lima perempuan di antaranya masih di bawah umur. Pengungkapan dugaan perdagangan orang bermula saat polisi memperoleh informasi dari masyarakat.
3 dari 3 halaman
Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini
Pelaku terpaksa ditembak mati karena melawan dengan senjata tajam saat hendak ditangkap.
Monday, July 29, 2019
Top3: Daihatsu Ayla Edisi Spesial dan Mengobati Lecet Kaca Film
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/2865833/original/097874200_1564302361-Ayla_SE.jpg)
Liputan6.com, Jakarta Di GIIAS sejumlah mobil edisi khusus hadir. Salah satunya Daihatsu Ayla yang tampil lebih sporti. Dan berikut ringkasan berita populer lainnya:1. Sasar Generasi Milenial, Daihatsu Ayla Edisi Spesial Resmi Dipasarkan
Selain membawa model yang memang ada di pasaran, PT Astra Daihatsu Motor (ADM) juga menjual berberapa model edisi spesial di Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2019. Salah satu yang dibawa pabrikan asal Jepang ini, adalah Daihatsu Ayla Special Edition (SE) yang memiliki konsep sporty fun.
Dilihat dari eksteriornya, model ini memiliki warna dasar dark grey dengan sentuhan aksen kuning pada front grille, velg, body, dan window list membuat mobil ini terlihat anak muda. Selengkapnya baca di sini.
2. Pertolongan Pertama Saat Kaca Helm Lecet
Setiap pengendara motor wajib menggunakan helm. Jika terjadi kecelakaan, keberadaan helm bisa mengurangi risiko yang terjadi.
Oleh sebab itu, merawat helm sangatlah penting, terutama pada bagian visor atau kaca. Terkadang bagian ini sering kotor, bahkan lecet karena kurang kehati-hatian pengguna saat menyimpan atau merawat. Selengkapnya baca di sini.
2 dari 3 halaman
3. Ini Mobil yang Paling Sering Dicoba Pengunjung GIIAS 2019
Ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2019, resmi berakhir 28 Juli kemarin. Berlangsung selama 10 hari, Wuling Motors (Wuling) mengaku berhasil menorehkan pencapaian positif.
Hadirnya inovasi Wuling Indonesian Command (Wind) pada model Almaz membuat mobil pabrikan otomotif asal China ini meraih penghargaan favorite car visitor choice most driven car atau mobil yang paling banyak dicoba oleh pengunjung. Selengkapnya baca di sini.
3 dari 3 halaman
Simak Video Pilihan Berikut Ini:
Daihatsu Sirion
BPS: Indeks Demokrasi Indonesia Naik 0,28 Poin
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/646469/original/KantorBPS.jpg)
Liputan6.com, Jakarta Badan Pusat Statistik (BPS) merilis Indeks Demokrasi Indonesia atau IDI periode 2018. Hasilnya, angkanya meningkat sebesar 0,28 poin dari tahun sebelumnya.
"Angka ini masuk dalam kategori sedang dengan tiga tingkatan IDI, kategori buruk 0 sampai 60, 61 sampai 80 kategori sedang, 81 sampai 100 kategori baik," kata Kepala BPS Suhariyanto di Kantor BPS, Jakarta Pusat, Senin (29/7/2019).
Suhariyanto menerangkan, ada tiga aspek pembentuk IDI sejak 2009 hingga 2018 yang dilakukan oleh BPS. Pertama kebebasan sipil, kedua hak-hak politik, ketiga aspek lembaga demokrasi. Untuk periode 2018, angka dari tiap aspek tersebut menunjukkan tren berbeda.
Untuk aspek pertama, IDI 2018 mencatat kebebasan sipil di poin 72,39. Poin ini menurun sebesar 0,29 poin dari tahun sebelumnya. Sedangkan untuk aspek kedua, hak-hak politik di periode 2018 angkanya menurun sebesar 0,84 poin, dibanding tahun sebelumnya 66,33. Aspek terakhir, lembaga demokrasi, angkanya di periode 2018 meningkat 2,76 poin dari 72,49 menjadi 75,25.
Suhariyanto melanjutkan, dari tiga aspek ini, terdapat 11 variabel turunannya, seperti kebebasan berkumpul dan berserikat, kebebasan berpendapat, kebebasan berkeyakinan, kebebasan dari diskriminasi, hak memilih dan dipilih, partisipasi politik dan pengambilan keputusan dan pengawasan, pemilu bebas dan adil, peran DPRD, peran partai politik, peran birokrasi pemerintah daerah, dan terakhir peran peradilan yang independen.
Dari 11 variabel tersebut 9 di antaranya masuk indikator baik dan sedang. Sedangkan, tiga variabel sisanya masih berkategori buruk, seperti partisipasi partai politik dalam pengambilan keputusan dan pengawasan, kedua peran DPRD, dan ketiga perang birokrasi pemerintah daerah.
"Tiga variabel tersebut masuk kategori buruk karena poinnya berada di bawah angka 60, seperti partisi parpol hanya 54,28, peran DPRD 58,92, dan peran birokrasi Pemda yang hanya di poin 55,74," Suhariyanto menandasi.
Sebagai informasi, metodologi penghitungan IDI menggunakan 4 sumber data, pertama ulasan surat kabar lokal, dua ulasan dokumen peraturan daerah dan peraturan gubernur, tiga Focus Group Discussion, dan keempat wawancara mendalam.
Segudang Rencana Menanti Usai Operasi Bedah Plastik Arya Permana
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/2866610/original/074400700_1564385857-IMG_20190729_143409.jpg)
Liputan6.com, Bandung Sudah lima hari sejak operasi bedah plastik yang dilakukan pada Rabu (24/7/2019), Arya Permana (13), akhirnya mendapat izin pulang dari tim dokter Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Eks pasien obesitas asal Karawang itu sudah dapat berkumpul kembali ke rumahnya di Karawang, Jawa Barat.
Ade Somantri (43) selaku orangtua Arya mengatakan, putranya akan istirahat di rumah. Walaupun demikian, anaknya tidak bisa langsung mengikuti kegiatan belajar mengajar di sekolah karena menunggu seluruh luka di lengannya sembuh.
"Nanti keluarga koordinasi dengan sekolah untuk kegiatan belajarnya selama perawatan di rumah," kata Ade ditemui di RSHS Bandung, Senin (29/7/2019).
Meski demikian, Ade mengaku putranya itu cukup senang bisa melalui operasi tahap pertama secara lancar. Arya juga senang tangannya yang dulu terlihat menggelambir saat ini sudah jauh lebih baik.
"Saya perhatikan Arya sangat senang. Pas dibuka tutup di bagian tangannya itu sudah mengecil, dia senang," ujarnya.
Sementara itu, Direktur RSHS Bandung R. Nina Susana Dewi mengatakan, pihaknya bersyukur operasi tahap pertama yang dilakukan tim dokter terhadap pasien Arya dari rencana empat tahap, sudah berjalan lancar. Kulit yang berlebih di lengan kanan dan kini Arya Permana sudah sudah.
"Dapat dipulangkan artinya secara medik indikasinya sudah baik, sudah bagus, sudah bisa dilepas. Itu berdasarkan penilaian tim medis," kata Nina.
Arya sendiri akan kembali menjalani kontrol ke RSHS Bandung pada Kamis mendatang. Selain itu, Arya juga akan menjalani operasi tahap kedua yang sudah dijadwalkan oleh tim dokter.
"Persiapan operasi seperti tahap awal, diadakan cek kesehatan dulu. Itu pasti dilakukan," kata Ade.
Arya Permana dirawat di RSHS sejak 17 Juli 2019. Remaja yang sempat mengalami obesitas ekstrem itu sebelumnya menjalani operasi bedah plastik untuk menghilangkan kulit yang menggelambir di kedua lengannya di RSHS Bandung, Rabu (24/7/2019) lalu.
Warga Desa Cipurwasari, Kecamatan Tegalwaru, Kabupaten Karawang, pada 2016 lalu sempat menyita perhatian publik karena berat badannya mencapai 193 kg. Setelah berhasil menurunkan berat badan, Arya masih harus berjuang untuk menghilangkan sisa kulit bergelambir yang mengganggu aktivitasnya.
2 dari 2 halaman
Simak Video Pilihan Berikut Ini
Arya Permana, pasien obesitas asal Karawang yang dulu sempat berbobot 192 kg kini sudah berkurang drastis menjadi 87 kg setelah menjalani operasi bariatrik dan melaksanakan gaya hidup sehat. Arya akan menjalani operasi bedah plastik dalam waktu dekat...
Menanti Proses Hukum Polisi Tembak Polisi di Depok
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/702683/original/ilustrasi-Penembakan-Polisi.jpg)
Liputan6.com, Jakarta - Suara rentetan tembakan terdengar dari Ruangan Sentra Pelayanan Kepolisian Polsek Cimanggis Jalan Raya Bogor Jakarta KM 33 Kelurahan Curug Kecamatan Cimanggis Kota, Depok, pada Kamis (25/7/2019).
Bunyi itu berasal dari senjata api jenis HS-9 milik Brigadir Rangga Tianto (32). Ia tersulut emosi karena rekan seprofesinya menolak mengabulkan pemintaan membebaskan seorang pelaku tawuran berinisal FZ. Dia merupakan keponakan dari Brigadir Rangga Tianto.
Kala itu, pelajar tersebut digelandang oleh Brigadir Polisi Kepala, Rahmat Efendy ke Polsek Cimanggis, Kamis, 25 Juli 2019, pukul 20.50 WIB.
Brigadir Rangga Tianto bersama ayah FZ meminta kasus itu tidak diproses hukum. Tapi, seruan itu ditolak.
Rangga pun memuntahkan tujuh peluru ke arah Brigadir Polisi Kepala, Rahmat Efendy (41) hingga ambruk tak bernyawa.
Jasad Brigadir Polisi Kepala, Rahmat Efendy dibawa ke RS Polri Kramat Jati pada Jumat (26/7/2019) pukul 00.19 WIB untuk di autopsi. Sementara, Brigadir Rangga Tianto digiring ke Polda Metro Jaya guna menjalani serangkaian pemeriksaan.
Kurang dari 1x24 jam akhirnya Brigadir Rangga Tianto ditetapkan sebagai tersangka.
Kadiv Propam Polri Irjen Listyo Sigit Prabowo memastikan tersangka diproses hukum pelanggaran pidana dan pelanggaran kode etik.
"Selanjutnya diproses pidana dan juga proses kode etik dengan hukuman PTDH (pemberhentian tidak dengan hormat)," kata Irjen Listyo, di Jakarta, Jumat (26/7/2019).
Sementara itu, Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Dedi Prasetyo mengatakan, pihaknya masih menunggu hasil tes kejiwaan tersangka Brigadir Pol Rangga Tianto yang menembak sesama polisi di Depok, Jawa Barat.
Menurut dia, hasil tes itu baru diumumkan pada 14 hari setelah pemeriksaan Rangga. Polisi menetapkan Brigadir Pol Rangga Tianto sebagai tersangka pada Jumat, 26 Juli 2019.
"Hasil psikologis seseorang butuh waktu 14 hari observasinya biar hasilnya komprehensif dan bisa dipertanggungjawabkan," kata Dedi di Mabes Polri, Senin (29/7/2019).
Dedi menjelaskan, setiap tersangka diwajibkan menjalani pemeriksaan psikologis. Tak terkecuali Brigadir Pol Rangga Tianto yang menjadi tersangka dalam kasus polisi tembak polisi. Hal itu untuk meyakinkan kondisi kejiwaan dan kesehatan jasmaninya.
"Ketika seseorang telah ditetapkan tersangka, pasti ada pemeriksaan kejiawan. Untuk mengetahui terganggu atau tidak. Kalau terganggu ada petahapan berikutnya," ujar dia.
Menurut dia, proses observasi memakan waktu yang cukup lama guna memperoleh hasil yang maksimal.
"Ada tahapannya mengecek psikologis seseorang. Kalau dia sesaat saja keluar hasilnya cuma tidak komprehensif hasilnya. Jadi ada ujian bertahap yang komprehensif baru keluar kesimpulan tentang kondisi kejiwaan seseorang," ujar Dedi soal kasus polisi tembak polisi.
2 dari 3 halaman
Penggunaan Senjata Api
Terkait penggunaan senjata api, Dedi menjelaskan, sesuai peraturan Kapolri. Polisi melengkapi persyaratan untuk diajukan ke bagian administrasi.
Calon pemegang senpi pun harus mengikuti ujian psikologi. Setelah dinyatakan memenuhi syarat yang bersangkutan latihan dulu baru dievaluasi atasannya.
"Ketika atasan menyatakan layak baru dibekali senpi. Tiap tiap komandan kesatuan memiliki kebijakan sendiri," ujar dia.
Dedi menerangkan, setiap semester pasti dilakukan pemeriksaan. Dia mengungkap Brigadir Pol Rangga Tianto tertib administrasi.
"Senpi kan ada suratnya itu setahun sekali anggota Polri yang berhak memegang senpi evaluasi tes kejiwaannya kemudian tes penggunaan senpinya. Kalau tidak memenuhi syarat berarti tidak diperpanjang surat izin memegang senpi. Tentunya kalau melihat yang bersangkutan pegang senjata api seperti itu (ikuti aturan)," ucap Dedi.
3 dari 3 halaman
Saksikan video pilihan di bawah ini:
Pelaku terpaksa ditembak mati karena melawan dengan senjata tajam saat hendak ditangkap.
Jokowi Ancam Cabut Izin Perusahaan yang Cemari Danau Toba
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/1320536/original/082602200_1471491118-Presiden_Jokowi_1.jpg)
Liputan6.com, Jakarta Presiden Jokowi akan mencabut izin perusahaan yang mencemari Danau Toba. Cara ini sebagai upaya mempercepat pengembangan 28 potensi destinasi wisata di kawasan danau tersebut.
"Itu upaya untuk mempercepat pengembangan 28 potensi destinasi wisata di kawasan Danau Toba seperti Sipinsur ini," kata Jokowi saat mengunjungi kawasan Geosite Sipinsur, Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara, Senin 29 Juli 2019.
Seperti dikutip dari Antara, Jokowi mengatakan pembangunan wisata tidak hanya pembenahan tempat wisatanya, namun juga melingkupi lingkungan sekitarnya.
Jika perusahaan masih membandel dengan mencemari Danau Toba, tanpa pembenahan limbah produksinya, maka pemerintah melalui instansi terkait akan mengkaji dan bahkan mencabut izin perusahaan yang bersangkutan.
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menambahkan, pengembangan wisata Danau Toba akan dilakukan secara terintegrasi dengan mengkaji aspek alam, sumber daya manusia, budaya, sosial dan potensi investasi yang akan menambah devisa negara, sehingga berujung pada kesejahteraan masyarakat.
Di puncak dataran tinggi terpopuler dalam anugerah pesona Indonesia 2018 Kementerian Pariwisata itu, Presiden melihat langsung Pulau Sibandang sambil mengkaji 27 destinasi wisata lainnya seperti The Kaldera Toba Nomadic Escape, yang berpotensi mendatangkan wisatawan.
2 dari 2 halaman
Saksikan video pilihan di bawah ini:
jokowi selfie dengan pemuda hingga nonton musik rock saat ke Makassar
Jokowi Ancam Cabut Izin Perusahaan Cemari Danau Toba
Liputan6.com, Jakarta Presiden Jokowi akan mencabut izin perusahaan yang mencemari Danau Toba. Cara ini sebagai upaya mempercepat pengembangan 28 potensi destinasi wisata di kawasan danau tersebut.
"Itu upaya untuk mempercepat pengembangan 28 potensi destinasi wisata di kawasan Danau Toba seperti Sipinsur ini," kata Jokowi saat mengunjungi kawasan Geosite Sipinsur, Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara, Senin 29 Juli 2019.
Seperti dikutip dari Antara, Jokowi mengatakan pembangunan wisata tidak hanya pembenahan tempat wisatanya, namun juga melingkupi lingkungan sekitarnya.
Jika perusahaan masih membandel dengan mencemari Danau Toba, tanpa pembenahan limbah produksinya, maka pemerintah melalui instansi terkait akan mengkaji dan bahkan mencabut izin perusahaan yang bersangkutan.
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menambahkan, pengembangan wisata Danau Toba akan dilakukan secara terintegrasi dengan mengkaji aspek alam, sumber daya manusia, budaya, sosial dan potensi investasi yang akan menambah devisa negara, sehingga berujung pada kesejahteraan masyarakat.
Di puncak dataran tinggi terpopuler dalam anugerah pesona Indonesia 2018 Kementerian Pariwisata itu, Presiden melihat langsung Pulau Sibandang sambil mengkaji 27 destinasi wisata lainnya seperti The Kaldera Toba Nomadic Escape, yang berpotensi mendatangkan wisatawan.
2 dari 2 halaman
Saksikan video pilihan di bawah ini:
jokowi selfie dengan pemuda hingga nonton musik rock saat ke Makassar
VIDEO: 1 Orang Tewas di Kecelakaan Lalu Lintas Lampung
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/thumbnails/2867111/original/020202700_1564406304-190729-enam-plus-1-orang-tewas-di-kecelakaan-lalu-lintas-lampung-241f69.jpg)
Liputan6.com, Jakarta Kecelakaan lalu lintas terjadi di Bukit Kemuning, Lampung pada Seni (29/7).
Australia Bentuk Badan Pengawas Facebook dan Google
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/2377231/original/069037000_1538977599-Facebook.jpg)
Liputan6.com, Jakarta - Australia mengatakan akan membentuk badan khusus yang bertugas untuk mengawasi Facebook dan Google. Badan ini akan menjadi yang pertama di dunia.
Alasan di balik pembentukan badan ini tak lain sebagai salah satu upaya untuk mengendalikan Facebook dan Google yang beberapa tahun ini menjadi penyebab sejumlah masalah, mulai dari berita palsu hingga ujaran kebencian.
Menurut politikus Australia Josh Frydenberg, denda USD 5 miliar yang Amerika Serikat tetapkan ke Facebook bulan ini menunjukkan keseriusan regulator dalam menangani masalah semacam ini.
"Perusahaan-perusahaan ini adalah yang paling kuat dan bernilai di dunia," kata Frydenberg, yang juga merupakan Wakil Ketua Partai Liberal Australia, sebagaimana dikutip Reuters, Selasa (30/7/2019).
Perusahaan-perusahaan teknologi seperti Google dan Facebook, menurut Fyrdenberg, "perlu dimintai pertanggungjawaban dan kegiatan mereka harus lebih transparan."
2 dari 3 halaman
Facebook Bayar Denda
Selain itu, juga dilaporkan bahwa Australia akan membentuk badan turunan dari Komisi Persaingan dan Konsumen (ACCC).
Lebih lanjut disebutkan bahwa badan ini akan bertugas meneliti bagaimana perusahaan teknologi menggunakan algoritmanya dalam mencocokkan iklan dengan target pengguna.
Badan ini merupakan salah satu dari 23 rekomendasi di dalam laporan ACCC. Rekomendasi lainnya termasuk memperkuat undang-undang privasi, perlindungan untuk media dan kode etik yang memerlukan persetujuan regulator untuk mengatur bagaimana perusahaan teknologi mendapat untung dari konten pengguna.
Rencananya gagasan ini akan diuji publik selama 12 pekan.
3 dari 3 halaman
Facebook Bayar Denda Rp 70 Triliun
Diwartakan sebelumnya, Facebook setuju membayar denda sebesar USD 5 miliar atau setara Rp 70 triliun kepada Federal Trade Commision AS. Sanksi denda ini diberlakukan kepada Facebook sebagai hukuman atas kasus kebocoran data yang terjadi beberapa waktu lalu.
Angka tersebut merupakan denda terbesar yang pernah dijatuhkan FTC pada perusahaan teknologi.
Selain CEO Facebook Mark Zuckerberg, penyelesaian denda ini disaksikan oleh petugas kepatuhan lain yang ditunjuk. Tujuannya untuk menyatakan bahwa Facebook benar-benar mengambil langkah untuk melindungi privasi pengguna.
Pemerintah AS juga menghilangkan sebagian kendali Zuckerberg atas keputusan privasi dengan membentuk komite privasi independen dari dewan direksi perusahaan.
"Meski telah berulang kali berjanji kepada miliaran pengguna di seluruh dunia bahwa Facebook mampu mengontrol data pribadi, Facebook malah mengecewakan konsumen," kata Ketua FTC Joe Simons.
Denda yang dijatuhkan pada Facebook tersebut, kata Simons, bukan hanya sebagai bentuk hukuman, tetapi juga dimaksudkan untuk mengubah budaya privasi Facebook. Tujuannya untuk mengurangi kemungkinan pelanggaran selanjutnya.
(Why/Ysl)
Death toll in Nigeria Boko Haram attack up to 65: official - TimesLIVE
An attack this weekend by Boko Haram fighters on a funeral in northeast Nigeria has left 65 people dead, almost triple the initial toll, a local official said Sunday.
Dozens more bodies were discovered following the assault on Saturday by gunmen on a village close to the regional capital Maiduguri.
"It is 65 people dead and 10 injured," local government chairman Muhammed Bulama said.
Bulama said more than 20 people died in the initial attack on a funeral gathering. Dozens more were killed as they tried to chase after the jihadists.
The leader of a local anti-Boko Haram militia confirmed the death toll, while giving a slightly different account of the attack.
Bunu Bukar Mustapha told AFP 23 people were killed as they returned from the funeral and "the remaining 42 were killed when they pursued the terrorists".
from Top stories - Google News https://ift.tt/2K7YdWM
via IFTTT
Petugas Rutan Cipinang yang Selundupkan Sabu Positif Narkoba
Liputan6.com, Jakarta - Kepala Rumah Tahanan Kelas I Cipinang, Oga G. Darmawan mengatakan, SA yang merupakan pegawai Rumah Tahanan (Rutan) Kelas I Cipinang, Jakarta Timur, dinyatakan positif menggunakan narkoba. Hal itu diketahui usai SA menjalani test urine.
"Ternyata memang positif mengandung amphetamin dan methamphetamine," kata Oga saat dikonfirmasi, Senin (29/7/2019).
Hasil pemeriksaan sementara, kata Oga, SA mengaku baru sekali mengkonsumsi narkoba. Meski begitu, polisi masih terus mendalami kasus ini.
"Dia mengakunya baru sekali. Lebih dari 25 gram, cuma sampai sekarang belum ada informasi dari pihak kepolisian," tegasnya.
Selundupkan Sabu
Sebelumnya diberitakan, penyelundupan narkoba jenis sabu oleh petugas Rumah Tahanan (Rutan) Kelas I Cipinang telah digagalkan Petugas P2U, Minggu (28/7/2019) kemarin. Pelaku diketahui atas nama inisila SA.
Barang bukti narkoba jenis sabu seberat 25 gram berhasil diamankan dari SA. Diketahui, SA merupakan petugas dapur di Rutan Kelas I Cipinang.
Reporter: Nur Habibie
Sumber: Merdeka
Saksikan video pilihan di bawah ini:
Lanjutkan Membaca ↓
Mau Jadi Motovlogger, Ini 3 Posisi Pasang Action Cam
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/1292228/original/054555200_1468915659-Cam_LTE_LG.jpg)
Liputan6.com, Jakarta - Semakin murah dan beragam action cam, semakin banyak pula bikers yang merekam kegiatan berkendara. Kegiatan membuat vlog sambil riding ini kerap disebut motovlogging.
Seringnya para motovlogger memasang kamera di helm, untuk mendapatkan angle gambar lebih luas. Melansir Suzuki Indonesia, sebenarnya, tak ada posisi yang paling terbaik untuk menempatkan action cam.
Hanya saja pada helm, hasilnya lebih menarik. Biasanya penempatan action cam ada di tiga titik pada helm. Meski begitu, penempatan action cam pada helm juga masih menemui kekurangan.
1. Samping Helm
Action cam bisa dipasang di sisi kanan atau kiri helm. Agar mendapatkan hasil terbaik, posisikan action cam sejajar dengan mata pengendara. Pemasangan di samping ini memang lebih mudah, karena permukaannya rata. Tetapi ingat, helm akan menjadi berat sebelah, dan ada bagian gambar ayng akan tertutup dengan helm.
2 dari 3 halaman
2. Atas Helm
Hasil gambar dengan posisi ini akan tampak penuh dan tanpa halangan. Tapi posisinya yang berada di atas akan mengganggu aerodinamika helm ketika motor melaju dalam kecepatan tinggi.
3. Dagu Helm
Posisi ini cukup pas untuk mendapatkan gambar, posisi kamera aman, dan juga gelm akan terasa tetap seimbang. Namun sayangnya, posisi ini berisiko menghalangi ventilasi aliran udara ke dalam helm. Memasang action cam di samping atau atas helm biasanya untuk memperlihatkan pemandangan atau suasana jalan. Sementara itu, jika dipasang di dagu umumnya gambar akan menunjukkan angka atau kecepatan motor pada speedometer.
Sumber: Otosia.com
3 dari 3 halaman
Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:
Test ride Honda ADV 150.
Sunday, July 28, 2019
Rossi Diprediksi Sulit Bangkit di Paruh Kedua MotoGP 2019
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/2841056/original/067585400_1561952492-AP19181296867519.jpg)
Jakarta Pembalap Monster Energy Yamaha, Valentino Rossi, terpuruk dalam empat balapan terakhir MotoGP 2019. Pengamat MotoGP, Alex Hofmann, memprediksi Rossi takkan mampu bangkit dari keterpurukan di paruh kedua musim.
Dalam empat balapan terakhir di MotoGP, Rossi tercatat tiga kali gagal finis, yaitu di Italia, Catalunya, dan Belanda. Satu balapannya lainnya di Jerman berakhir dengan finis di posisi kedelapan.
Imbasnya, pembalap Italia tersebut tercecer ke posisi keenam klasemen sementara MotoGP 2019 saat paruh pertama berakhir. Dia baru mengoleksi 80 poin, sedangkan Marc Marquez yang memuncaki klasemen sudah mengumpulkan 185 poin.
Nasib Rossi bertolak belakang dengan rekan setimnya, Maverick Vinales, yang sedang menikmati grafik menanjak. Dia berhasil naik podium pada dua balapan terakhir, serta sudah mengantongi satu kemenangan di MotoGP Belanda.
"Saya khawatir kondisi Rossi akan berlanjut seperti ini, tak ada perubahan dibanding sebelumnya. Dia akan punya balapan-balapan untuk bertarung memperebutkan podium, bahkan meraih kemenangan, di Austin misalnya. Namun, bakal ada pekan-pekan ketika di sulit menembus 10 besar," kata Hofmann, seperti dilansir Motorsport-total, Minggu (28/7/2019).
Menurut Hofmann, masalah utama yang dihadapi Valentino Rossi adalah konsistensi di MotoGP. "Dia telah mengakuinya secara terbuka dalam wawancara bahwa dirinya tak benar-benar memahami mengapa sesuatu bisa terjadi di satu lintasan, dan kemudian tak terjadi di trek yang lain," imbuh Hofmann.
2 dari 2 halaman
Harapan untuk Rossi
Rossi tercatat sudah lebih dari dua tahun tak menikmati kemenangan di MotoGP. Kans mengakhiri puasa kemenangan itu juga sepertinya cukup sulit terjadi dalam waktu dekat jika motornya tak kunjung mendukung performa Rossi.
Di sisi lain, pembalap lain, terutama Marc Marquez, malah makin perkasa. Pembalap Repsol Honda tersebut sudah membukukan lima kemenangan pada musim ini.
Lalu apa yang perlu dilakukan Rossi supaya bisa mengubah nasib pada paruh kedua MotoGP 2019?
"Satu-satunya harapan baginya adalah Yamaha menemukan tombol reset bersama-sama pada jeda musim panas, kemudian memasuki paruh kedua tahun ini dengan minfset yang segar," imbuh Hofmann.
Berita video pembalap tim Monster Energy Yamaha, Valentino Rossi, mengungkapkan dirinya akan menggunakan helm berbeda dan artistik untuk tes MotoGP di Sepang, Malaysia.
Bamsoet Tantang Airlangga Segera Gelar Munas Partai Golkar
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/2856925/original/040207400_1563437931-20190718-Bambang-Soesatyo-Deklarasi-Maju-Calon-Ketua-Umum-Golkar-TALLO-5.jpg)
Liputan6.com, Jakarta - Wakorbid Pratama Partai Golkar Bambang Soesatyo mempertanyakan sikap DPP Golkar yang tidak kunjung menggelar rapat pleno untuk melakukan evaluasi setelah Pemilu 2019.
Padahal, pihak DPP terus menggaungkan keberhasilan kepemimpinan Airlangga Hartarto dan berpeluag besar melanjutkan jabatan sebagai ketua umum.
"Kalau berhasil dukungannya kuat, rasanya tidak perlu ragu untuk menyelenggarakan pleno untuk melakukan evaluasi agar debatnya tidak berada di ruang publik, tapi berada di ruang pleno," ujar pria yang akrab disapa Bamsoet di Hotel Kartika Chandra, Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Minggu 28 Juli 2019.
Bamsoet pun menantang Airlangga untuk menggelar Musyawarah Nasional (Munas) pemilihan Ketum Partai Golkar dalam waktu dekat. Menurutnya, jika yakin menang, seharusnya Airlangga tidak perlu takut menggelar Munas.
"Nah ini, kalau saya yang memiliki kendali, saya menilai pemerintahan saya sukses, dan saya punya dukungan kuat, ya pasti besok hari ini pun saya laksanakan pleno, rapimnas, dan munas sekaligus. Karena saya yakin saya menang," tegasnya.
Sementara, Sekjen Golkar Lodewijk Freidrich Paulus mengatakan rapat pleno sedang disiapkan. Namun, belum ada tanggal jelas kapan bakal diselenggarakan. Lodewijk membantah bahwa belum jelasnya tanggal pleno karena kepentingan perebutan calon ketua umum partai Golkar.
"Sedang berjalan sedang disiapkan. Kan rapat biasa itu. Tidak ada dan kepentingannya apa kan tidak ada," katanya.
Reporter: Ahda Bayhaqi
Sumber: Merdeka.com
2 dari 2 halaman
Saksikan video pilihan di bawah ini:
KEtum Goklar tunjuk Bambang Soesatyo jadi Ketua DPR RI
Subscribe to:
Posts (Atom)