Lembaga Adat Minta Komisioner KPU Mimika Bebas KKN

Liputan6.com, Mimika - Lembaga Adat Suku Kamoro (Lemasko) meminta tim seleksi agar menghindari praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) dalam proses seleksi Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Mimika, Papua 2018.

Menurut Wakil Sekretaris II Lemasko Marianus Maknaipeku, dengan proses seleksi yang bebas KKN, Komisioner KPU Mimika diharapkan diisi oleh orang-orang yang memiliki integritas dan berkompeten menyelenggarakan Pemilu 2019.

"Sebenarnya kami trauma dengan penyelenggara Pemilu di Mimika yang mana komisioner KPU Mimika tidak memiliki integritas dan kompetensi sebagai penyelenggara pemilu," ujar Marianus, seperti dilansir Antara, Kamis (1/11/2018).

Hal tersebut, menurut Marianus sebagai salah satu faktor terjadi konflik Pilkada maupun tertundanya agenda Pilkada maupun Pileg sehingga tidak sesuai dengan jadwal yang telah dikeluarkan oleh KPU RI.

Marianus berharap agar komisioner yang terpilih nanti menjunjung tinggi netralitas dan nilai-nilai demokrasi. Dia menyebut, apa yang sudah dipilih rakyat di dalam bilik suara pada Pemilu benar-benar sesuai dengan hasil rekapitulasi oleh KPU.

"Rakyat dengan hati nurani memilih calon pemimpinnya. Apa yang dipilih itu tidak boleh diubah oleh siapapun termasuk KPU Mimika. Jangan karena alasan ini kerabat atau keluarga saya maka suaranya didongkrak, itu tidak benar," kata Marianus.

Marianus yang juga mantan anggota DPRD Mimika tersebut optimistis penyelenggaraan Pemilu 2019 dapat berjalan dengan aman dan tertib sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan jika semua pihak dapat menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Pihak kubu Prabowo-Sandiaga Uno meminta KPU agar mengusut adanya temuan 25 juta daftar pemilih tetap ganda.

Let's block ads! (Why?)

from Berita Hari Ini, Kabar Harian Terbaru Terkini Indonesia - Liputan6.com https://ift.tt/2Oluz0a